Oleh Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman
1. Pendahuluan
Senjata yang paling ampuh yang dimiliki para penguasa kolonial yang berwatak rasis, barbar, kriminal dan kejam terhadap penduduk yang diduduki dan dijajah ialah menghancurkan enam pilar utama penduduk asli, yaitu:
1. Kebudayaan penduduk asli dihancurkan dan dihilangkan;
2. Sejarah dihancurkan dan dihilangkan;
3. Bahasa dihancurkan dan dihilangkan;
4. Relasi dengan leluhur diputuskan, dihancurkan dan dihilangkan,
(5) Persatuan dihancurkan dengan diadu-domba (devide et impera);
(6) Tanah milik penduduk asli dirampok atas nama pembangunan nasional dan penduduk asli kehilangan Tanah sumber kehidupan.
Enam bentuk penjajahan paling kejam ini sudah, sedang dan akan dihadapi oleh Penduduk Orang Asli Papua Barat sejak 19 Desember 1961 sampai sekarang.
Untuk melawan kekejaman ini,
ULMWP dibentuk oleh banyak faksi, terutama tiga pilar utama, seperti yang ditulis oleh Markus Haluk Sekretaris Eksekutif ULMWP pada 9 Desember 2023:
".... tiga organisasi pilar perlawanan utama, NFRPB (Negara Federal Republik Papua Barat), PNWP (Parlemen Nasional Papua Barat) dan WPNCL (West Papua National Coalitian for Liberation). Keriga pilar inilah mengikrarkan wadah persatuan yang bernama ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) melalui deklarasi Saralana pada 6 Desember 2014 di Port Vila Vanuatu".
Saya adalah salah satu pemimpin Gereja tetapi bukan satu-satunya. Saya menjadi pendukung, perawat dan pemelihara wadah ULMWP sebagai Rumah bersama, perahu dan honai politik milik rakyat dan bangsa Papua Barat.
Saya terus-menerus menulis dan memperkuat ULMWP dengan artikel dan juga lewat buku-buku saya.
Saya diejek dan dihina: "pak Yoman tidak urus gereja, tapi sibuk mengurus politik."
Ejekan dan penghinaan atau kritikan itu saya memberikan respon atau pertanggungjawaban dengan menulis artikel dan buku tentang pentingnnya Rumah besar, perahu dan honai milik rakyat dan bangsa Papua Barat, yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Saya sadar, tahu dan mengerti bahwa ULMWP adalah anugerah Tuhan. ULMWP lahir setelah 50 tahun rakyat dan bangsa saya berjuang dalam keterpecahan dan ketidakutuhan sebagai sebuah bangsa.
Pada saat kami pertemuan dengan para petinggi kolonial modern Indonesia dan meminta dialog dengan rakyat dan bangsa Papua Barat, mereka selalu jawab:
"Pak Socratez, orang-orangmu banyak kelompok OPM dan banyak faksi, dan dengan siapa kami dialog?"
Penguasa kolonial furaun modern Indonesia selalu berusaha menghindar dengan alasan-alasan tadi, tapi sekarang rakyat dan bangsa Papua Barat sudah punya Rumah bersama, perahu dan honai politik, yaitu ULMWP.
2. OPM melahirkan ULMWP
Victor Mambor wartawan senior Papua mengatakan:
"Dulu OPM, sekarang namanya ULMWP dan OPM Freedom Fighter bukan KKB".
Rex Rumakiek pejuang sejati OPM yang berjuang di Luar Negeri mengatakan:
"ULMWP adalah roh baru dari OPM".
Alm. J.S. Karma mengatakan:
"OPM adalah ULMWP dan ULMWP adalah OPM".
Seorang anak muda Mikha G. mengatakan:
"ULMWP adalah kita dan kita adalah ULMWP".
(Sumber: Kami Bukan Bangsa Teroris: Yoman, 2021: 57-58).
3. ULMWP melahirkan Pemerintahan Sementara dan Green State
Logika saya ialah langkah yang ditempuh oleh Ketua ULMWP Hon. Benny Wenda yang mendeklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat pada 1 Desember 2020 adalah langkah maju yang positif dan membuka mata komunitas internasional bahwa rakyat dan bangsa Papua Barat adalah bangsa merdeka dan berdaulat sejak 1 Desember 1961.
Deklarasi 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris merupakan langkah besar yang dapat memperjelas posisi rakyat dan bangsa Papua Barat yang dapat mempertahankan dan memperjuangkan Hari Kemerdekaan Nasional yang dianeksasi oleh penguasa kolonial modern Indonesia melalui maklumat Trikora 19 Desember 1961 dengan kekerasan moncong senjata.
Hon. Benny Wenda Presiden Pemerintahan Sementara ULMWP dan Green State dengan langkah yang pasti dan komitmen politik yang jelas menyampaikan suara rakyat dan bangsa Papua Barat yang berdiri dan berjuang untuk meraih kembali hak kemerdekaan dan kedaulatan politik 1 Desember 1961 yang dianeksasi bangsa kolonial modern Indonesia.
Singkat kata, Hon. Benny Wenda menyampaikan kepada komunitas internasional bahwa rakyat dan bangsa Papua Barat adalah bangsa merdeka dan berdaulat sejak 1 Desember 1961.
Saya secara person, tidak mewakili siapa-siapa, tetap mendukung Pemerintahan Sementara dan Green State yang dideklarasikan Hon. Benny Wenda 1 Desember 2020 di Oxford Inggris dan Green State Vision dan Paket Diplomasi yang sedang diperjuangkan oleh Presiden Sementara ULMWP Hon. Benny Wenda dengan tim diplomat.
MENGAPA posisi saya ini? KARENA, saya adalah satu-satunya dari dalam Negeri Papua Barat yang menyampaikan Ucapan Selamat Redeklarasi Pemerintahan Sementara dan Green State pada 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris. Ucapan Selamat saya sampaikan pada 2 Desember 2020 dari Kantor Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (BPP-PGBWP) di Ita Wakhu Purom, Numbai, Tabi (Jayapura) Papua Barat.
Saya berdiri pada posisi ini, saya menjaga wibawa, kredibilitas, kapabilitas, komitmen dan konsistensi saya dalam memelihara, mengawal dan bersuara tentang penderitaan umat Tuhan di Tanah Papua Barat untuk meraih dan memulihkan kembali hari Kemerdekaan Nasional pada 1 Desember 1961 yang dianeksi penguasa kolonial firaun modern Indonesia dengan kekuatan militer pada 19 Desember 1961 dan maklumat Trikora.
4. Mengapa saya menyampaikan ucapan Selamat dan mendukung Pemerintahan Sementara dan Green State Papua Barat?
Pertama, pada 1 Desember 1961 di Jayapura dihadiri oleh lima negara merdeka dan berdaulat, yaitu: Inggris, Francis, Australia, Belanda dan PNG dihadiri anggota parlemen.
Kedua, bangsa Papua Barat ada alat kelengkapan Negara: Parlemen New Guinea Raad, Bendera, Lagu, mata uang, wilayah dan nama bangsa.
Ketiga, Musyawarah Besar (MUBES) 23-26 Februari 2000 dari 7 butir keputusan MUBES, pada butir 4 dinyatakan:
"Bahwa kami bangsa Papua Barat setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan pepera yang tidak adil dan penuh kecurangan, dan setelah 36 tahun berada dalam Negara Republik Indonesia, bangsa Papua Barat mengalami perlakuan-perlakuan keji dan tidak manusiawi: Pelanggaran berat HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah pada etnik dan kultur genocide bangsa Papua Barat,maka kami atas dasar hal-hal tersebut di atas menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka-memisahkan diri dari negara Republik Indonesia kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua, 1 Desember 1961."
Keempat, Kongres Nasional II Rakyat dan Bangsa Papua Barat pada 26 Mei sampai 4 Juni 2000, menyatakan 6 butir keputusan penting, yaitu:
Butir (1) "Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961".
Butir (6) "PBB, AS, dan Belanda agar meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan menyampaikan hasil-hasilnya secara jujur, adil dan benar kepada rakyat Papua pada 1 Desember 2000.
Kelima, Kongres III Rakyat dan bangsa Papua Barat 17-19 Oktober 2011 menyatakan: "Pemulihan 1 Desember 1961 sebagai Hari Kemerdekaan Nasional bangsa Papua Barat.
Keenam, Kongres I ULMWP pada November 2023 memilih kembali dan menetapkan Hon. Benny Wenda sebagai Presiden Pemerintahan Sementara ULMWP dan Green State.
Ketujuh, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan, yaitu: "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".
5. Kesimpulan
(1) Saya tetap bersuara tentang pentingnya menjaga, merawat dan memelihara 1 Desember 1961 Hari Kemerdekaan Nasional bangsa Papua Barat.
(2) Saya mendukung Pemerintahan Sementara ULMWP, Green State Vision dan Paket diplomasi karena menurut pengertian saya bahwa apa yang dikerjakan Hon. Benny Wenda adalah langkah maju dan positif sesuai dengan realitas dinamika sejarah dan aspirasi rakyat dan bangsa Papua Barat.
(3) Saya mendukung ULMWP sebagai rumah bersama, perahu dan honai milik rakyat dan bangsa Papua Barat.
(4) Saya mendukung KNPB dan TPNPB.
(5) Para perjuang yang berada di dalam Negeri dan di luar negeri bersatu dan membagi tugas-tugas dan peran masing-masing dalam rumah bersama ULMWP untuk meraih kembali hak kemerdekaan politik 1 Desember 1961 yang dianeksasi bangsa kolonial modern Indonesia dengan moncong senjata pada 19 Desember 1961 dengan maklumat Trikora.
(6) Kayakinan dan pemahaman saya ialah OPM melahirkan ULMWP dan ULMWP melahirkan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Green State Vision. Menurut saya Pemerintahan Sementara ULMWP ini progess atau perkembangan positif karena itu saya mendukung.
Ita Wakhu Purom, 10 Desember 2023
Gembala Dr. Ambirek G. Socrarez Yoman
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua;
2. Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua Barat (WPCC)
3. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC)
4. Anggota Aliansi Baptis Dunia (BWA).
================
Kontak: 08124888458 (WA)
08128888712 (HP)
@pengikut @sorotan
No comments:
Post a Comment